Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 01 Juni 2016

5 Mantan Model Seksi yang Kini Menjadi Anggota DPR

Memiliki paras cantik, tubuh yang indah, berwawasan akademis dan kepekaan sosial, para model ini mulai menapaki karir politik tanah air.
Dengan bermodalkan ketenaran dan koneksi, tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan tawaran bergabung dari partai politik tertentu.
Figur mereka yang terkenal menjadi jaminan bagi orang-orang untuk memilihnya sebagai wakil rakyat, yang tentu saja memiliki kontribusi yang besar untuk mendongkrak popularitas dan kemenangan partai.
Sukses menjadi anggota DPR pada pemilu kali lalu, berhasilkah para model dan artis ini terpilih kembali di pemilu tahun 2014 ini?
Berikut ini adalah lima mantan model dan artis yang sukses duduk di kursi parlemen :

1. Okky Asokawati
anggota dpr
Ia mulai dikenal masyarakat ketika menjadi Putri Bergaun Malam Terbaik versi Majalah Gadis pada tahun 1978. Namanya kemudian semakin melambung ketika perancang busana terkenal Iwan Tirta menjadikan Okky sebagai modelnya dalam fashion show yang ia selenggarakan. Setelah itu ia mulai sering terlihat menghiasi sampul majalah remaja dan wanita.
Wanita bertanggal lahir 6 Maret 1961 ini, dianggap memiliki talenta juga dalam bidang pengelolaan berita, sehingga tak heran jika ia dipercaya memegang posisi yang cukup penting di majalah Sarinah (1992-1994) dan Matra (1990-1994) sebagai redaktur pelaksana. Kegiatannya di dunia pers tersebut yang kemudian mendorong Okky untuk menerbitkan sebuah buku berjudul “Jangan Menoleh ke Belakang” di tahun 2005.
Dunia modeling, iklan, akting, presenter, dan menjadi penulis buku ternyata tidak membuat anak kelima dari enam bersaudara pasangan Ajudan Komisaris Besar Polisi A. Tanuamijaya dan Soetarjiah ini merasa puas diri. Ia memiliki keinginan untuk terjun ke dunia politik, dunia yang sama sekali asing baginya. Akhirnya pada tahun 2009, dengan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Okky berhasil menempati satu kursi sebagai anggota DPR RI. Ia terpilih menjadi anggota Komisi IX.
Okky mengaku bahwa ia terlambat terjun di dunia politik. Menurutnya, para wanita harus mengenal politik sejak usia muda jika ingin berkecimpung di dalamnya.
Kini, Okky tidak hanya aktif sebagai anggota Komisi IX, ibu yang telah memiliki dua orang anak ini juga sering menerima undangan sebagai pembicara dalam seminar serta juri di beberapa kompetisi modeling.

2. Venna Melinda
anggota dpr
Mantan Puteri Indonesia, model dan artis yang kini memutuskan merambah dunia politik ini, pada awalnya menjalani karir di dunia hiburan sebagai salah satu pemain di film Catatan si Boy 2.
Namanya mulai semakin terkenal seiring keikutsertaannya pada kontes Abang None Jakarta tahun 1993, dan dilanjutkan dengan mengikuti ajang pemilihan Puteri Indonesia pada tahun 1994 dimana ia berhasil menjadi juara pertama. Setelah itu karirnya di dunia hiburan semakin menanjak dengan banyaknya tawaran untuk membintangi sinetron.
Merasa tidak cukup dengan menjelajahi dunia sinetron, wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juli 1972 ini kemudian menerbitkan buku berjudul Venna Melinda’s Guide To Good Living. Buku ini salah satunya bercerita tentang keputusannya untuk mengambil kehidupan seperti yang dia jalani sekarang ini.
Pada tahun 2009, Venna mulai terjun ke politik dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI di bawah bendera Partai Demokrat. Ia akhirnya berhasil mengambil satu jatah kursi disana. Karir politiknya semakin berkembang ketika awal tahun 2010 ia dinominasikan sebagai bakal calon Bupati Blitar dari partai Demokrat. Namun sayangnya ia tidak lolos. Saat ini ia tetap berkonsentrasi sebagai anggota DPR.

3. Nurul Arifin Qomaril
anggota dpr
Artis kelahiran Bandung 48 tahun silam ini melihat masih sedikitnya wanita yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga banyak kebijakan yang dihasilkan pun tidak mengakomodir kepentingan kaum wanita.
Nurul menjelaskan, statistik penduduk di Indonesia dimana wanita memiliki komposisi 51 persen sama sekali tidak tercermin dalam komposisi gender di parlemen. Apalagi jika dibandingkan dengan statistik pemilu yang menunjukkan bahwa 57 persen pemilih adalah wanita.
Nurul menegaskan bahwa pada tingkat pengambilan keputusan, wanita harus memiliki akses dan fasilitas yang lebih baik, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lebih mudah.
“Semoga dengan terjunnya saya ke politik, dapat dilihat sebagai bentuk pengabdian saya kepada bangsa dan negara. Karena saya memiliki idealisme untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita, khususnya pendidikan dan kesehatan bagi wanita dan anak-anak, serta menghilangkan kekerasan terhadap wanita yang masih sering terjadi,” begitu kata wanita yang memiliki tanggal lahir 18 Juli 1966 ini melalui situs resminya.
Sejak Nurul dipilih oleh sebuah lembaga independen yang mengkaji masalah politik dan pemilu pada tahun 2003, sebagai salah satu wanita yang berpotensi menjadi calon anggota DPR, ia kebanjiran tawaran untuk bergabung dari partai-partai politik. Akhirnya Nurul memutuskan untuk merapat di partai Golkar dan menjadi bagian dari komisi II DPR RI.

4. Inggrid Maria Palupi Kansil
anggota dpr
Inggrid adalah istri dari Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM. Ia mengawali karirnya sebagai bintang iklan. Seiring namanya yang mulai menanjak, ia pun mendapat tawaran untuk membintangi beberapa sinetron.
Dalam Pemilu 2009 lalu, wanita kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 9 November 1976 ini berhasil mengambil jatah satu kursi sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Ia duduk di komisi VII yang salah satu agendanya adalah menangani permasalahan trafficking di Indonesia. Berbagai upaya telah ia lakukan untuk menurunkan kasus-kasus trafficking yang banyak menimpa kaum wanita dan anak-anak.
Pada tahun 2013, alumnus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini juga sempat maju dalam pemilihan walikota Sukabumi.

5. Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari
anggota dpr
Siapa yang tidak mengenal wanita yang satu ini? Perannya sebagai Oneng dalam film Bajaj Bajuri telah menjadi perbincangan di seantaro Indonesia.
Wanita kelahiran Garut, 8 Januari 1974 ini mengawali karir di dunia hiburan sebagai bintang sinetron. Cukup banyak sinetron yang telah dibintanginya, namun dalam film Bajaj Bajuri-lah namanya mulai terkenal.
Dalam film tersebut, sosok Oneng yang polos, blo’on dan sering mengundang tawa menjadi daya tarik tersendiri. Ia pernah meraih penghargaan sebagai Aktris Wanita Terpuji dari Forum Film Bandung 2003.
Beberapa tahun yang lalu, ia meninggalkan bidang seri peran, dunia yang telah membuat namanya melambung ini. Ia kemudian memutuskan untuk ikut terjun ke dunia politik bersama-sama dengan beberapa rekan seprofesinya. Dalam perjalanan karir politiknya, wanita lulusan Universitas Indonesia ini sempat mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena dianggap terlalu vokal. Ancaman-ancaman pun mulai berdatangan yang berasal dari oknum-oknum lawan politiknya. Namun hal ini tidak membuatnya patah semangat untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat.
Karir politik Rieka dimulai ketika ia menjadi wakil sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah itu ia masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Pada tahun 2009, berbekal popularitasnya, ia maju sebagai calon anggota legislatif mewakili Daerah Pemilihan Jabar II, dengan diusung oleh PDI-P. Ia akhirnya sukses menuju Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Kemudian Pada tahun 2013, ia sempat mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Barat, namun kalah suara.
Di tengah kesibukannya dalam dunia politik, Rieke juga berhasil menyelesaikan studi S2 nya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia (UI).

Kamis, 22 Mei 2014

Gus Solah: Jokowi Harus Waspada

Gus Solah (google img)
Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Sholahudin Wahid menyatakan bila Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dilaksanakan sekarang Jokowi pemenangnya.
“Jokowi unggul beberapa persen dibandingkan Prabowo Subianto, sehingga kalau pilpres dilakukan sekarang Jokowi yang menang,” katanya kepada wartawan seusai menghadiri diskusi di Kampus IAIN Walisongo, Kota Semarang, Rabu (21/5/2014).
Kalau Pilpres dilaksanakan 9 Juli mendatang, lanjut Gus Soleh panggilan akrab Sholahudin Wahid mengatakan kemungkinan Jokowi masih bisa menang.
Hanya saja dia, mengingatkan kubu Jokowi harus waspada karena dari hasil survei tingkat elektabilitas calon presiden (capres) Prabowo Subianto terus menunjukkan kenaikan. Sedang elektabilitas Jokowi ada kecenderung stagnan tidak ada peningkatan.
“Jadi sekarang ini tinggal bagaimana cara kampanye dan debat antarkandidat capres yang akan ikut menentukan,” tandasnya.
Menurut Gus Solah panggilan akrab Sholahudin Wahid, Jokowi bisa mendapatkan dukungan dari warga Nahdlatul Ulama (NU) karenafaktor Jusuf Kalla.
“Jusuf Kalla adalah Mustasyar [Dewan Penasihat] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU],” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng, Yusuf Chudlori menyatakan untuk mensukseskan pemenangan Jokowi-JK sudah mengumpulkan seluruh pengurus DPC.
Menurut Gus Yusuf panggilan Yusuf Chudlori tidak perpecahan di internal PKB Jateng, termasuk kalangan NU dengan gagalnya Mahmud MD sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebab, Jusuf Kalla juga berasal dari kalangan NU yakni sebagai Mustasyar PBNU.
“PKB dan NU Jateng kompak tidak ada perpecahan. Kami akan memberikan sumbangan sekitar 2.300.000 suara sebagaimana hasil Pemilu Legislatif 2014,” papar dia ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Magelang.
Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Istadjib AS mengungkapkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung koalisi enam partai politik termasuk PPP mampu mendulang sebesar 50% suara di Jateng pada Pilpres 9 Juli 2014.
Perolehan 50% suara ini, imbuh dia berdasarkan total perolehan suara diraih Gerindra, PAN, PKS, PPP dan Golkar, PBB yang telah berkoalisi mengusung Prabowo-Hatta pada Pemilu Legislatif 2014.
”Bila perolehan suara Pemilu Legislatif bisa dipertahankan, maka kami sangat optimistis 50 perse suara di Jateng akan menjadi milik pasangan Prabowo-Hatta,” ungkap dia.

Minggu, 13 April 2014

Siap Kaget ! Sisi lain dari Joko Widodo yang ternyata sangat PEMALAS !

Siap Kaget ! Sisi lain dari Joko Widodo yang ternyata sangat PEMALAS !
Siap Kaget ! Sisi lain dari Joko Widodo yang ternyata sangat PEMALAS !
Intermezzo
Sudah banyak tokoh yang mencemooh Jokowi akhirnya menjadi bulan-bulanan fans Jokowi. Mulai dari tokoh reformis Amien Rais, politikus lucu dan bawel si Ruhut Sitompul, pengacara “SUMPAH POCONG” Farhat Abas sampai anggota DPRD Salim Allaydrus sudah pernah merasakan lemparan bully fans Jokowi.

Sampai-sampai Bang Yos menyatakan kapok menyerang Jokowi lagi. Bukan hanya tokoh terkenal. Para penulis bebas di Kompasiana ini juga pernah merasakannya. Mulai dari kader PKS, pendukung SBY sampai akun-akun tidak jelas macam Hendra Boen dan Jakarta Menagih Janji Jokowi(JMJJ) sudah kebal dengan bully-an.








Fans Jokowi memang menguasai media. Mulai dari portal berita online, Facebook, Tweeter sampai Website Evywers.com kesayangan kita ini. Salut buat semangat dan kekompakan fans Jokowi. Tidak banyak tokoh nasional yang mempunyai banyak pendukung yang siap membela mati-matian.

Jumlah mereka bisa jutaan.
Cuma disayangkan, ternyata fans Jokowi tidak tahu “sisi lain” dari pria tinggi kurus ini. Sisi lain yang dimaksud adalah ternyata Jokowi itu punya sifat pemalas.
Ya, Jokowi gubernur pemalas.
Saya harus sampaikan ini. Saya harus jujur.
Silakan kalau mau mencemooh. Pokoknya saya siap dibully Jokowi Lover’s.

Konten Utama
Ada beberapa bukti yang menunjukkan Jokowi itu seorang pemalas.
Langsung saja ini bukti-buktinya 10 Kemalasan Jokowi:

1. Jokowi malas melakukan lobi dengan para anggota dewan untuk memuluskan progam-programnya.
2. Jokowi malas berlama-lama duduk dibelakang meja kantornya.
3. Jokowi malas belajar golf seperti pejabat lain
4. Jokowi malas mengomentari orang lain

5. Jokowi malas mengambil uang rakyat

6. Jokowi malas bermain wanita
7. Jokowi malas menari di atas penderitaan rakyat kecil
8. Jokowi malas membuat pekerjaan terlantar
9. Jokowi malas melihat anak buahnya lelet
10. Jokowi malas foya-foya dan berlibur ke luar negeri

Siap Kaget ! Sisi lain dari Joko Widodo yang ternyata sangat PEMALAS !
Siap Kaget ! Sisi lain dari Joko Widodo yang ternyata sangat PEMALAS !

Akhirnya PDIP Resmi berkoalisi dengan Nasdem "Jokowi vs Surya Paloh"

Akhirnya PDIP Remis berkoalisi dengan Nasdem "Jokowi vs Surya Paloh"
Akhirnya PDIP Remis berkoalisi dengan Nasdem "Jokowi vs Surya Paloh" 
Intermezzo
Akhirnya Jokowi menentukan pilihannya untuk partai mana yang akan menjadi Koalisi PDIP. Sebelumnya banyak spekulasi pendapat yang mengatakan banyak jenis opini yang berbeda-beda mengenai Koalisi PDIP. Surya Paloh mengatakan akan mendukung penuh koalisi ini dengan mensupport bersama media yang ia miliki.

Konten Utama
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai jenius menyusul munculnya kesepakatan antara PDI Perjuangan dan Partai NasDem untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

"Harus kita akui ini merupakan langkah jenius dari ketua umum partai NasDem, Surya Paloh," kata Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, Sabtu(12/4/2014). Bergabungnya kedua partai politik tersebut dinilai Jeffrie sangat strategis bagi kedua partai, karena PDIP akan memiliki tiket pencapresan yang utuh karena sudah ada dukungan dari partai NasDem.

"Tentunya hal itu akan membuat PDIP berada di posisi yang menguntungkan karena tidak perlu khawatir dan mudah di tekan-tekan partai-partai lain sebagai syarat koalisi,"

"Tentu juga bagi partai NasDem sangat strategis karena menjadi partner utama dari PDIP dalam pemilu Presiden 2014 ini," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan jika partai yang dipimpinnya resmi berkoalisi dengan PDIP di Pilpres. Hal tersebut diumumkan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Joko Widodo dan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di kantor DPP partai NasDem.


Referensi Berita

PDIP Resmi Berkoalisi Dengan Nasdem
Partai Nasdem memastikan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, usai bertemu dengan bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo, secara tertutup selama satu jam.

Menurut Paloh, perbincangan tersebut lebih banyak memahami visi dan misi dari peran dua parpol. Joko Widodo secara khusus memberikan apresiasi Partai Nasdem sebagai partai baru.

“Sambil menunggu hasil resmi, kami sepakat merapatkan barisan untuk persiapan mendukung capres dari PDIP yang ada. Nasdem mendukung sepenuhnya,” ungkap Surya Paloh, di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4).

Pertemuan ini juga diakui bos Media Group itu sebagai bagian dari garis perjuangan yang sama antara PDIP dan Nasdem. Tidak hanya itu, kedua partai sepakat membentuk Indonesia hebat dan kuat serta memperkokoh sistem presidential.

“PDIP dan Nasdem sesuai garis perjuangannya,” ujarnya. [ald]


NasDem Resmi Berkoalisi dengan PDIP, Surya Paloh Dinilai Jenius
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai jenius menyusul munculnya kesepakatan antara PDI Perjuangan dan Partai NasDem untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.
"Harus kita akui ini merupakan langkah jenius dari ketua umum partai NasDem, Surya Paloh," kata Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, Sabtu(12/4/2014). Bergabungnya kedua partai politik tersebut dinilai Jeffrie sangat strategis bagi kedua partai, karena PDIP akan memiliki tiket pencapresan yang utuh karena sudah ada dukungan dari partai NasDem.
"Tentunya hal itu akan membuat PDIP berada di posisi yang menguntungkan karena tidak perlu khawatir dan mudah di tekan-tekan partai-partai lain sebagai syarat koalisi,"
"Tentu juga bagi partai NasDem sangat strategis karena menjadi partner utama dari PDIP dalam pemilu Presiden 2014 ini," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan jika partai yang dipimpinnya resmi berkoalisi dengan PDIP di Pilpres. Hal tersebut diumumkan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Joko Widodo dan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di kantor DPP partai NasDem.


Nasdem-PDIP Sepakat Berkoalisi
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem secara resmi menyatakan siap berkoalisi dan bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4) siang.

"Sambil menunggu hasil resmi KPU, kami sepakat merapatkan barisan kedua partai untuk persiapan mendukung capres PDIP yang ada di sebelah kanan saya (Joko Widodo). Saya beritahukan secara resmi Partai Nasdem memberikan dukungan secara penuh dengan perasaan gembira, besar hati, dan berharap capres PDIP adalah sama dengan capres Partai Nasdem," kata Surya saat menggelar jumpa pers.

Pernyataan resmi itu disampaikan setelah sebelumnya, capres PDIP yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi kantor DPP Partai Nasdem. Jokowi didampingi Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo diterima Ketua Bappilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Keputusan untuk berkoalisi, lanjut Surya, tidak terlepas dari kesamaan visi dan misi Partai Nasdem dan PDIP. Untuk membuat Indonesia lebih hebat dan lebih kuat. Dengan cara memperkuat sistem presidentiil di Indonesia. 

"PDIP dan Nasdem saya pikir memiliki platform dan garis perjuangan yang sama yang akan kami perjuangkan bersama-sama," ujar bos Media Group itu.

Meski resmi berkoalisi, Surya mengatakan, hingga saat ini, Partai Nasdem dan PDIP belum membahas imbalan politik atas dukungan yang diberikan Nasdem kepada Jokowi dan PDIP. Apa lagi membahas kursi menteri jika Jokowi berhasi diusung sebagai presiden.

"Dalam masalah pembicaraan kelanjutan apakah ada portfolio kabinet dalam menteri kami tidak bicarakan sama sekali. Tidak disingung sama sekali," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan, kesepakatan koalisi kedua partai didasari semangat untuk mengembalikan lagi roh presidentiil yang kuat dalam pemerintahan ke depan.

"Kami PDIP dan Nasdem mempunyai pemikiran yang sama bahwa sitstem presidensial yang kuat dan juga garis-garis perjuangan serta gerakan perubahan ke depan dengan sebuah platform yang sama," kata Jokowi.



PDIP-NasDem Sepakat Berkoalisi
Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Dalam pertemuan itu PDIP dan NasDem resmi berkoalisi.


Dukung Jokowi, NasDem sepakat berkoalisi dengan PDIP
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya resmi menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Jl. RP Suroso, Sabtu (12/4).

"Kami sepakat merapatkan barisan kedua partai, untuk saling mendukung. Kami NasDem mendukung sepenuhnya, calon Presiden PDIP adalah sama dengan calon Presiden NasDem," tegas Surya Paloh.

Surya Paloh menjelaskan tidak ada pembahasan mengenai struktur kabinet. Dia mengatakan pertemuan itu mendiskusikan visi dan misi untuk memperkuat sistem presidensial ke depan.

"Kader terbaik dalam jabatan strategis, harus diupayakan diperjuangkan, waktu singkat cuma 90 hari. PDIP merasa tidak bisa berjuang sendiri, dia butuh sahabat salah satunya NasDem. Dan sahabat ini juga ingin bersahabat," pungkas dia.



PDIP DAN NASDEM RESMI BERKOALISI
Partai Nasional Demokrat (NasDem) memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden periode 2014-2019. Hal itulah yang dinyatakan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam jumpa pers di kantor Pimpinan Pusat NasDem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014). "Kami sepakat merapatkan barisan mendukung calon presiden PDI Perjuangan. Partai Nasdem akan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Surya Paloh. Jumpa pers itu dihadiri Jokowi, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Ferry Mursyidan Baldan. Paloh mengatakan, Partai NasDem ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik pada masa mendatang bersama PDI Perjuangan. "Kami menginginkan Indonesia ke depan lebih hebat," ujarnya. Selain itu, Partai NasDem akan membahas lebih lanjut terkait perumusan konsep pemerintahan yang akan dibangun periode mendatang. 

Pembahasan itu, lanjut Paloh, termasuk membicarakan soal calon wakil presiden(cawapres). "Ini masih tahapan diskusi pemikiran, apakah Partai NasDem akan meng-endorse cawapres. Pembahasan lebih lanjut 2-3 hari ini akan dibicarakan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," ujar Surya. Sementara itu, Jokowi mengatakan, Partai NasDem memiliki pandangan yang sama dengan PDIP. Menurutnya, PDIP dan Partai NasDem sama-sama memiliki keinginan membangun pemerintahan presidensial yang kuat. "Kami ingin mengembalikan lagi roh presidensial yang kuat dalam pemerintahan mendatang," kata Jokowi. Selain itu, kata Jokowi, PDIP dan Partai NasDem memiliki keinginan kuat yang sama untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerintahan mendatang. 

Selain itu, Jokowi menegaskan, koalisi yang dibangun PDIP dan Partai NasDem tidak berlandaskan transaksi. Ia menjelaskan, Partai NasDem sama sekali tidak membahas soal pembagian kursi menteri di kabinet. "Kami buang jauh-jauh hubungan (politik) transaksional. Kami (PDIP dan Partai NasDem) setuju hal itu. Kami sepakat menghindari hal itu. Saya menghargai kebesaran hati Bang Surya yang tidak mengedepankan pembahasan Cawapres atau kabinet. Ini kebesaran hati seorang negarawan," kata Jokowi. (Bisma Rizal/buj)

MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014

MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014
MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014

Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama-sama Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Sebagaimana tradisi dalam riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur siasat untuk mendongkel sang raja, Soeharto. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas sedari awal tahun 1998 dan menjadi bahan spekulasi politik yang semakin panas di kalangan masyarakat. Menurut Sumitro, dalam hal ini Soeharto rupanya telah termakan isu yang diembuskan putra-putrinya—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang semakin buruk dengan Prabowo.

Cerita-cerita miring boleh jadi meluas dengan cepat, sebab diketahui bahwa di luar istana terdapat pula sebarisan perwira tinggi ABRI yang memandang dengan penuh perasaan cemburu terhadap karier Letjen Prabowo yang menanjak dengan pesat. “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun.

Salah satunya yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo ialah Pangab Jenderal Wiranto. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tak menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo. Wiranto di sekitar tanggal 21 Mei 1998 kabarnya mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” Wiranto, masih menurut sumber yang sangat dipercaya pula, konon sempat bertanya lagi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual,” ser­gah Soeharto, tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.

Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon kepada ayahnya memberitahu bahwa ia akan disingkirkan. “Saya dikhianati,” kata Prabowo. Oleh siapa? “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo.

Prabowo tentu saja sangat kecewa dengan perlakuan keluarga Cendana. Untuk membela diri, Prabowo menulis surat kepada Soeharto. Tapi, justru surat Prabowo itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.

Tanggal 25 Mei 1998: Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrad, dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karier militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri, guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan kala itu Wiranto sempat berkomentar singkat, “Ya, sudah pergi saja ke luar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!”

MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014
MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014

Menyaksikan tragedi yang menimpa Prabowo, tentu saja sebagai orang tua, Sumitro menganggap itu sebagai cobaan yang berat dalam kehidupan. Tapi, itu tidak lantas membuat keluarga ini harus merasa terpukul apalagi terpuruk. Dengan suara tetap lantang dan tenang Sumitro berkata, “Prabowo mesti tetap tabah dan lebih kuat lagi. Masalahnya bukan ia dipukul, tapi bagaimana ia bisa bertahan. Saya bangga Prabowo tabah. Ujian buat saya dan isteri saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha..ha..ha!”

Kepada Prabowo, Sumitro cuma berujar singkat, “Begini, sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Kedua, jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” kata Sumitro seraya mengingatkan bahwa Sumitro sudah beberapa kali mengalami hal serupa bahkan yang lebih buruk dari itu.
    Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.
    … Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah?

Tindakan pertama ABRI segera setelah Soeharto lengser ialah berusaha mengungkap kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi. Begitu Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan, banyak pihak memuji langkah tersebut, menilai bahwa ABRI tengah menuju perkembangan yang menggembirakan, karena sudah mulai transparan jika ada anggotanya terlibat dalam perkara besar.
Wiranto lantas seakan-akan hendak memuaskan tuntutan masyarakat dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. DKP kemudian memeriksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Hasilnya, Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya (istilah lain dari diberhentikan dengan hormat) di ABRI. Sedangkan, Muchdi dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998. Tercatat belasan aktivis pro-demokrasi diculik, tiga di antaranya dapat meloloskan diri, yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria.

Namun belakangan terbukti bahwa langkah Wiranto tersebut lebih bermakna politis—kalau tidak boleh dikatakan mengelabui publik—ketimbang kesungguhan institusi ABRI sendiri untuk mengungkap satu per satu kasus yang mengemuka di masyarakat, sebagai cermin kesungguhan ABRI untuk memperbaiki citra buruk dirinya. Kasus orang hilang sampai sekarang tidak terjawab tuntas. Padahal, Prabowo sudah mengakui perbuatannya. Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup. Bahkan, Haryanto Taslam kabarnya mengakui bahwa ia masih hidup karena Prabowo yang melepaskan.

Mengapa setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawannya, pengusutan kasus penculikan lantas berhenti. Bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer, sebagaimana keinginan masyarakat luas yang sangat berharap agar kasus ini dapat dituntaskan di mahkamah militer.Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.

MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014
MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014

Di sini segera terlihat jelas muatan politis (baca: taktik dan tipu daya) dari langkah Wiranto. Pertama, ia berusaha merebut simpati publik dengan cara mengajukan sejumlah oknum Kopassus tadi dan bila perlu tidak segan-segan menjatuhi mereka hukuman. Jadi, jatuhnya vonis hukuman buat anggota Tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik. Tak terhindarkan muncul kesan bahwa ketujuh anggota Kopassus itu menjadi pihak yang dikorbankan. Penilaian ini didasarkan pada logika dalam kemiliteran bahwa tidak mungkin seorang berpangkat mayor dapat mengambil inisiatif sendiri atas suatu operasi.
Kedua, dengan menangani lebih dahulu dan sesegera mungkin kasus penculikanyang melibatkan Prabowo, berarti terbuka luas kesempatan bagi Wiranto untuk menggeser Prabowo. Dan memang kelak, melalui temuan-temuan yang diperoleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Wiranto punya alasan kuat untuk menamatkan karier Prabowo Subianto di milker. Ketika kemudian penyelidikan atas kasus ini seakan- akan terhenti, dengan tanpa melacak lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi guna mencari tabu siapa yang memberi perintah kepada Prabowo, publik segera sadar bahwa pengungkapan kasus penculikan semata-mata mempunyai sasaran tunggal: yakni menggeser Prabowo.


    “Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.”

Setelah berhasil menyingkirkan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto kemudian dengan leluasa melakukan konsolidasi (baca: pergeseran-pergeseran personel) di dalam tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai upaya membersihkan tubuh ABRI dari pengaruh Prabowo. Puncak upaya marginalisasi para perwira yang dekat dengan Prabowo ialah dilakukannya mutasi besar-besaran 100 perwira ABRI pada 4 Januari 1999. Dengan demikian, Jenderal Wiranto telah melakukan usaha-usaha serius dan sistematis guna menyingkirkan Prabowo dan kelompoknya, di mana upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sebagai entry point-nya.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.” kata Sumitro suatu waktu kepada wartawan. Sumitro mengeluarkan uneg-unegnya karena menyaksikan bahwa isi pemberitaan dari kalangan media cetak dan elektronika sudah termakanblack propaganda yang diembuskan oleh pihak tertentu. Kalangan media massa banyak mengembangkan opini dari sumber-sumber yang obyektivitasnya diragukan. Dengan demikian, harapan akan keadilan dan sense of fair treatment masih kurang.

Sumitro mengatakan, dirinya menghargai dan menghormati Prabowo Subianto sebagai ksatria, serta berani mengambil tanggung jawab jika dalam melaksanakan tugasnya ada kesalahan. “Namun, tak boleh lupa, ada atasannya. Bahwa kalau ada penyimpangan di dalam ABRI maka ada dua tingkat atasannya yang harus tahu.”

Ayah Prabowo juga mengemukakan keheranannya mengapa pada tanggal 14 Mei 1998, Pangab Jenderal TNI Wiranto tetap ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II, padahal sudah ada info bahwa bakal ada kerusuhan. Prabowo pun telah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, sehingga berpendapat agar Pangab dan jenderal-jenderal yang menjabat posisi-posisi strategis—seperti Kasad, Danjen Kopassus, dan juga dirinya (Pangkostrad)—agar tidak pergi ke Malang. Prabowo mengatakan apakah tidak sebaiknya ia berada di Jakarta untuk berjaga-jaga membantu Pangdam Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Namun, Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta! Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang, sebab penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima Divisi! Padahal pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti.

MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014
MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014

Seorang sumber harian Berita Buana menyebutkan bahwa Prabowo berani mengingatkan Wiranto—bahkan konon mengusulkan agar acara di Malang ditunda— karena dirinya mendapat informasi dari Kedutaan AS bahwa akan terjadi gerakan sejuta massa di Jakarta.

Singkat cerita, dalam desain rekayasa itu (kalau memang benar itu ada), Mabes ABRI tetap pada rencana semula: acara di Malang jalan terus! Pangab akan tetap hadir, Pangkostrad hadir juga, KSAD juga turut ke sana. Padahal, dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan di Trisakti, semua pasukan harus siaga satu!
Mengenai hal ini, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan ke luar Jakarta. Mengapa hanya Sjafrie yang disisakan di Jakarta dengan jumlah pasukan sedikit? Apakah ini sudah didesain? Bagi Sumitro hal inilah yang harus diusut tuntas guna menyingkap misteri tebal di seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998. [Sumitro menilai sungguh aneh rekomendasi yang dikemukakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar pemerintah mengusut pertemuan berbagai tokoh tanggal 14 Mei 1998 di Makostrad.

Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang membuat rekayasa sehingga dengan sengaja menyebabkan jatuhnya martir pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, yang terbukti sangat berperanan dalam memanaskan gerakan massa?

Pagi hari tanggal 14 Mei 1998, rombongan jenderal melenggang ke Malang. Di saat yang sama kerusuhan sudah meletus di Jakarta! Dan, baru pukul 12.30 rombongan tiba di Jakarta, saat situasi sudah sangat terlambat, sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus! Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu Kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama-sekali, sehingga kerusuhan dengan cepat meluas. Hasil rekayasa siapakah ini?

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro…
Presiden transisi B.J. Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, tanggal 15 Februari 1999 mengatakan, bahwa sehari setelah Soeharto tumbang, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie.

Anehnya, keterangan Habibie itu langsung dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto, dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, dalam pernyataannya Habibie menyebutkan bahwa informasi tersebut bersumber dari Wiranto. Mantan Pangdam Jaya Syafrie Sjamsuddin, memastikan bahwa itu bukan pasukan Kostrad, melainkan pasukan Kopassus. Dalam briefing Pangab di Markas Komando Garnisun, 14 Mei 1998, Pangab memerintahkan kepada Pangkostrad Prabowo untuk mengamankan instalasi-instalasi vital. Dankoman (Komandan Korps Marinir) diperintahkan mengamankan konsulat dan kedubes, sedangkan Danjen Kopassus disuruh mengamankan RI-1 dan RI-2. Semua tugas itu di bawah kendali Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro, seraya menambahkan ia tidak tahu apa maksud Habibie melontarkan isu semacam itu. Sumitro menceritakan pula bahwa sewaktu Habibie terpilih untuk memangku jabatan Wakil Presiden RI, Habibie secara khusus datang menemui Sumitro untuk mohon doa restunya agar ia dapat menjalankan tugas yang dipercayakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Sumitro sangat kecewa atas pernyataan-pernyataan Habibie yang selalu mendiskreditkan Prabowo. Sumitro juga membantah isue bahwa Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima ABRI.

“Itu cuma black propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Prabowo. Anda sekarang sudah bisa menduga-duga siapa-siapa orang tersebut. Dan, terutama saya yakin dugaan Anda pasti tepat!” tutur Sumitro.


MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014
MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014


[1] Wawancara Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan The Busi­ness Times, Singapura, edisi 15-16 Februari 1997.

[2] Simak misalnya komentar pengamat politik dan militer Indonesia Dr. Harold Crouch. Ia menyebut langkah Wiranto itu sebagai suatu tindakan yang luar biasa. Lihat, Merdeka, 16 Juli 1998. Pujian terlalu dini dilontarkan pula oleh Prof. Daniel S. Lev, lihat dalam Merdeka, 21 Juni 1998.

[3] Prabowo berkesaksian bahwa ia tidak mengetahui hal-ihwal penculik 12 orang lainnya yang hingga sekarang masih belum kembali. Dengan demikian, berarti ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang juga turut “bermain” dan hingga sekarang belum terungkap

[4] Dalam jajak pendapat yang diadakan oleh majalah Gatra bersama Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UI, di tiga kota Jakarta, Dili, dan Banda Aceh pada bulan September 1998 terungkap bahwa hampir semua respoden yakni 97,6 persen menginginkan kasus tersebut dilanjutkan ke mahkamah militer. Lihat Gatra, 10 Oktober 1998.

[5] Tujuh anggota Tim Mawar akhirnya dijatuhi hukuman, mereka dipersalahkan karena “mengambil inisiatif sendiri” untuk mengadakan serangkaian tindak penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Demikian dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Tentu saja keterangan ini sungguh aneh dan sama sekali tak boleh dipercaya, mana mungkin dalam tradisi militer seorang berpangkat mayor dapat memimpin suatu operasi tanpa diketahui oleh atasannya? Seorang perwira tinggi ABRI ketika dikonfirmasikan ihwal ini, cuma berkomentar singkat, “Hukukam tersebut harus diterima. Itu memang risiko menjadi tentara!”

[6] Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel H. Harom Widjaja, ide penculikan datang dari Mayor Bambang Kristiono, 38 tahun. Komandan Pleton 42 Kopassus itu menilai aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis radikal sudah mengganggu stabilitas nasional. Mei 1997, Bambang membentuk satuan tugas Tim Mawar. Tim ini, lanjut dakwaan Oditur Militer, beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Bambang lalu memerintahkan anak buahnya untuk “mengamankan” para aktivis yang dicurigai. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond pada 3 Februari 1998. Lihat, Majalah D&R No. 20/XXX/28 Desember 1998.

[7] Para petinggi ABRI, termasuk Jenderal Wiranto, membantah adanya pertikaian elit politik di tubuh tentara, termasuk mengenai pengelompokan-pengelompokan yang membagi tentara, “ABRI Merah Putih” dan “ABRI Hijau”. Namun, isu mengenai adanya persaingan antara kedua kelompok ini bertium semakin santernya di luaran, dan isu itu banyak bersumber dari kalangan dalam ABRI sendiri.

[8] Warta Berita Antara, 26 Nopember 1998.

[9] Berita Buana, edisi 24 Februari 1999

[10] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[11] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[12] Simak pula surat terbuka Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengenai kejadian antara 12-22 Mei 1998 di Ibu Kota.


MENCENGANGKAN ! KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO CALON PRESIDEN GERINDRA 2014